Caption: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasuruan melayangkan ultimatum 7 hari kepada Pemkot dan DPRD Kota Pasuruan akibat belum adanya realisasi pakta integritas pascapenyegelan gedung dewan.
KOTA PASURUAN, Fixsnews.co.id— Gelombang kekecewaan kembali mencetus di Kota Pasuruan. Memasuki hari ketujuh (H+7) pascademonstrasi dan aksi penyegelan Gedung DPRD Kota Pasuruan pada 23 September lalu, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasuruan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD setempat tidak memiliki komitmen riil dalam merealisasikan tuntutan rakyat, Kamis (1/10/2026).
Padahal, jajaran pimpinan daerah—termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pimpinan DPRD Kota Pasuruan—telah menandatanganan pakta integritas di hadapan massa aksi. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen pengalihan anggaran elite, penanganan krisis air bersih, perlindungan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta intervensi kemiskinan dan pengangguran.
Mahasiswa menyoroti empat poin krusial dalam pakta integritas yang hingga kini dinilai belum menyentuh langkah konkret eksekutif maupun legislatif:
Refocusing Anggaran Elite: Pembatalan dan pengalihan anggaran pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp 522 juta untuk program prioritas rakyat.
Penanganan Darurat Krisis Air: Intervensi langsung di empat wilayah terdampak, yakni Kelurahan Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak.
Perlindungan Ekonomi Kerakyatan: Kepastian perlindungan ruang usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Pengentasan Masalah Sosial: Langkah nyata pengentasan 5.900 pengangguran dan 12.830 warga miskin di Kota Pasuruan.
Atas dasar itu, aliansi mahasiswa menerbitkan ultimatum tahap II dengan memberikan batas waktu 7 hari ke depan (H+14) sebelum mengerahkan massa dengan eskalasi yang lebih masif.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, menyayangkan sikap diam yang dipertontonkan oleh jajaran eksekutif dan legislatif. Menurutnya, pembiaran terhadap pakta integritas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan publik.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, secara tegas menyatakan telah menerbitkan ultimatum perpanjangan waktu selama 7 hari. Jika tenggat tersebut kembali diabaikan, aliansi memastikan akan kembali mengepung pusat pemerintahan Kota Pasuruan.
“Penandatanganan pakta integritas kemarin ternyata tidak ada harganya bagi eksekutif dan legislatif. Sampai hari ini, H+7, tidak ada satu pun poin tuntutan yang ditindaklanjuti. Tidak ada pembatalan anggaran elite, tidak ada solusi konkret untuk warga yang kekeringan, dan nasib belasan ribu warga miskin tetap terabaikan,” ujar Ubaidillah.
“Kami beri deadline 7 hari dari sekarang. Jika dalam waktu satu minggu wali kota, wakil wali kota, dan DPRD masih tutup mata dan tidak ada realisasi tertulis, kami pastikan akan kembali turun ke jalan dengan eskalasi pergerakan yang jauh lebih masif dan berlipat ganda,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasuruan menegaskan bahwa ruang dialog telah dibuka melalui dokumen resmi pakta integritas. Bola kini berada di tangan Pemkot dan DPRD Kota Pasuruan untuk membuktikan kepedulian serta transparansi tata kelola anggaran demi kepentingan masyarakat luas. (Adi)
