Caption: Bupati Probolinggo Gus Haris membuka pelatihan 83 petugas Susenas dan Seruti 2026. Data akurat jadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan publik daerah.
PROBOLINGGO, JATIM | Fixsnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai rangkaian Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan I (Seruti) Tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pelatihan 83 petugas lapangan yang dibuka langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris) di Bale Hinggil Probolinggo, Senin (19/1/2026).
Pelatihan ini menjadi langkah awal penguatan basis data pembangunan daerah, yang akan digunakan sebagai rujukan kebijakan strategis dan program kesejahteraan masyarakat.
Acara pembukaan dihadiri Plt Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Susenas merupakan instrumen statistik nasional yang memiliki peran krusial dalam perencanaan pembangunan, mulai dari implementasi RPJMN, pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), hingga penyediaan data menuju Indonesia Emas melalui RPJPN 2025–2045.
Selain itu, hasil Susenas dan Seruti menjadi potret menyeluruh kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo, termasuk tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Untuk menjaga validitas data, BPS menerapkan standar operasional ketat bagi petugas lapangan. Sebanyak 55 Petugas Pencacahan Lapangan (PCL) berasal dari mitra statistik terpilih, sementara 28 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) merupakan pegawai organik BPS.
Survei ini menargetkan 880 rumah tangga yang tersebar di 88 RT atau Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
Pelatihan dilaksanakan selama empat hari secara hybrid, menggabungkan metode daring dan luring, dengan materi meliputi konsep survei, definisi variabel, hingga praktik wawancara responden.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Haris menegaskan bahwa data yang valid dan akurat menjadi fondasi utama kebijakan publik yang adil dan tepat sasaran.
“Kita membutuhkan data yang valid dan akurat karena seluruh perencanaan pembangunan bersumber dari basis data. Kebijakan yang adil lahir dari data yang jujur,” tegas Gus Haris.
Ia menambahkan, petugas survei bukan sekadar pencatat angka, melainkan penjaga kepercayaan publik, karena hasil kerja mereka akan menentukan efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Dilli)
