Caption: Bupati Malang Sanusi dan Wakil Bupati Lathifah membuka Konsultasi Publik RKPD 2027 untuk memetakan isu strategis pembangunan dan arah kebijakan daerah.
MALANG, JATIM | Fixsnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Malang mulai memetakan arah pembangunan daerah dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. bersama Wakil Bupati Dra. Hj. Lathifah Shohib di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (19/1/2026) pagi.
Forum ini menjadi titik awal perencanaan pembangunan 2027, dengan fokus menjaring aspirasi lintas pemangku kepentingan guna merespons tantangan strategis daerah ke depan.
Dalam arahannya, Bupati Sanusi menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus berlandaskan analisis komprehensif terhadap dinamika global dan lokal, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Beberapa isu strategis yang menjadi penekanan antara lain penetapan skala prioritas dan efisiensi anggaran, penguatan kemandirian ekonomi daerah, serta ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap tantangan global.
Bupati juga mendorong peningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi lokal agar Kabupaten Malang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Bupati Sanusi menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk memperkuat sinergi pembangunan. Tujuannya jelas, yakni untuk kemajuan daerah, kemakmuran warga, dan masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai,” ujar Bupati Sanusi.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diikuti oleh Forkopimda, Bappeda Provinsi Jawa Timur, pimpinan perbankan, instansi vertikal, tokoh agama (Ketua MUI), serta seluruh Camat se-Kabupaten Malang yang hadir secara daring.
Keterlibatan lintas sektor tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun ekosistem pembangunan yang terintegrasi antara kebijakan publik dan sektor ekonomi. (Dilli)
