Pemprov Jatim Salurkan PKH Plus hingga Zakat Produktif di Sidoarjo Sebelum Ramadan

oleh

Caption: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bansos Rp3.016.350.000 di Sidoarjo jelang Ramadan 2026. Bantuan menyasar lansia, disabilitas, pelaku usaha ultra mikro, hingga BUMDesa sebagai bantalan sosial dan ekonomi.

SIDOARJO,Fixsnews.co.id– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp3.016.350.000 bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan simbolis dilakukan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/2/2026), sebagai langkah penguatan ketahanan ekonomi warga menjelang Ramadan.

Anggaran Rp3 miliar lebih tersebut merupakan kolaborasi Dinas Sosial Jatim, Dinas PMD Jatim, serta kontribusi zakat produktif dari BUMD Provinsi Jawa Timur.

Pemprov Jawa Timur membagi bantuan ke sejumlah sektor prioritas. Fokusnya perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan ekonomi desa.

1. Perlindungan Sosial & Kelompok Rentan

PKH Plus (Lansia): 533 keluarga penerima.

Penyandang Disabilitas: 66 penerima bantuan khusus.

Permakanan LKS: 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial lansia.

Pilar Sosial: 77 personel TKSK, Tagana, dan Pendamping PKH menerima tali asih.

2. Pemberdayaan Ekonomi & Kewirausahaan

KIP Putri & PPKS Jawara: 109 penerima bantuan kewirausahaan inklusif.

Zakat Produktif: 50 pelaku usaha ultra mikro menerima modal usaha.

Sektor Desa: Dukungan untuk 5 BUMDesa, 2 Desa Berdaya, dan 3 Desa Jatim Puspa.

Khofifah menegaskan seluruh rangkaian penyaluran bansos di Jawa Timur harus rampung sebelum awal Maret 2026.

“Ini bagian dari bantalan sosial dan ekonomi. Harapannya menjelang Ramadan panjenengan semua lebih tenang, karena bantuan ini bisa dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan keluarga,” ujar Khofifah.

Bupati Sidoarjo, Subandi, mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran tanpa pengurangan.

Langkah Pengawalan Pemkab Sidoarjo

Verifikasi Data: Disesuaikan dengan DTKS.

Monitoring Lapangan: Melibatkan TKSK dan Tagana.

Sinergi Program: Penyelarasan bansos provinsi dan kabupaten.

“Penyesuaian bantuan sosial tidak ada pengurangan. Kami pastikan distribusinya tepat sasaran dan sesuai alokasi,” tegas Subandi. (Dilli)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *