MALANG-Jatim | Fixsnews.co.id-Tahapan krusial pemetaan lanskap bisnis dan peta jalan ekonomi regional resmi dimulai. Bupati Malang, Drs. HM Sanusi, MM, menjadi orang pertama yang didata secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penanda dimulainya gerakan lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah Kabupaten Malang, Senin (15/6/2026) siang.
Langkah pencanangan awal dengan menempatkan kepala daerah sebagai responden pertama ini ditujukan sebagai stimulus percontohan, sekaligus bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap validitas basis data makro ekonomi nasional.
Sensus Ekonomi 2026 dirancang sebagai instrumen berkala sepuluh tahunan guna memotret struktur, karakteristik, dan daya saing seluruh sektor usaha non-pertanian. Pengumpulan data komprehensif ini dibagi ke dalam dua klaster metodologi pelaksanaan:
Garis Waktu Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026:
Fase Usaha Skala Besar (Mei–Juni 2026): Pendataan diarahkan khusus untuk entitas korporasi atau Usaha Besar (UB) melalui metode pengisian instrumen kuesioner secara mandiri (self-enumeration) oleh internal manajemen perusahaan.
Fase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (15 Juni–31 Agustus 2026): Petugas pencacah lapangan BPS bergerak melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door-to-door) untuk menyisir pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, hingga sektor informal.
Variabel Output Data Sensus
Sasaran Evaluasi Makro Pemerintah
Target Manfaat Bagi Masyarakat
Akurasi Profil Pelaku Usaha
Menyediakan potret rill kekuatan ekonomi domestik pasca-disrupsi pasar.
Dasar penyusunan program bantuan fiskal, modal, dan pelatihan UMKM yang tepat sasaran.
Pemetaan Klaster Industri
Mengidentifikasi sektor usaha unggulan baru yang tumbuh di tiap kecamatan.
Membantu investor membaca potensi wilayah dan mempercepat penyerapan tenaga kerja.
Aset Strategis Perencanaan
Menjadi indikator baku perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Output program pembangunan daerah terarah dan minim risiko salah sasaran (zero error).
Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan bahwa kualitas kebijakan ekonomi yang dilahirkan pemerintah berbanding lurus dengan kualitas kejujuran data yang diberikan oleh masyarakat selaku subjek pembangunan.
Garis Kebijakan dan Instruksi Bupati Malang:
“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku usaha memberikan jawaban yang sejujurnya kepada petugas BPS. Data ini bukan untuk kepentingan pajak individual, melainkan aset strategis bagi pemerintah untuk menyusun program kerja makro. Jika datanya akurat, program yang kami turunkan pasti tepat sasaran, dan manfaatnya akan kembali dirasakan langsung oleh masyarakat.”
Sebagai langkah mitigasi keamanan di lapangan, Bupati Sanusi juga mengimbau warga Kabupaten Malang untuk menyambut baik kehadiran para petugas pencacah. Namun, masyarakat diminta tetap bersikap selektif dengan selalu memastikan kartu identitas resmi, surat tugas, serta atribut terstandar BGN/BPS yang melekat pada personil sebelum memberikan informasi sensitif mengenai omzet dan karakteristik usaha mereka.(Dilli)
