Rancangan APBD Jember 2027 Defisit Rp1 Triliun, Pemkab Ajukan Pinjaman Daerah untuk Infrastruktur Kesehatan

oleh

Caption; Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan Rancangan APBD 2027 dengan proyeksi belanja Rp5,5 triliun dan pendapatan Rp4,5 triliun, memicu defisit Rp1 triliun yang akan ditutup lewat skema pembiayaan.

JEMBER, Fixsnews.co.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sekitar Rp1 triliun akibat alokasi belanja daerah sebesar Rp5,508 triliun yang melebihi target pendapatan daerah sebesar Rp4,5 triliun.

Draf RAPBD 2027 tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Senin (28/9/2026).

Struktur pendapatan daerah sebesar Rp4,5 triliun terdiri atas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,294 triliun dan alokasi pendapatan transfer sebesar Rp3,226 triliun.

Sementara belanja daerah sebesar Rp5,508 triliun dialokasikan untuk belanja operasi Rp3,714 triliun, belanja modal Rp1,192 triliun, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer Rp586 miliar.

Gus Fawait menjelaskan penyusunan anggaran mempertimbangkan penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat, namun target PAD disusun secara terukur dan realistis tanpa menaikkan pajak daerah.

“Target boleh mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi akan tercapai,” ujar Gus Fawait.

Untuk menutupi celah fiskal tersebut, Pemkab Jember menyiapkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp987 miliar. Sumber pembiayaan berasal dari perkiraan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar dan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp786 miliar.

Dana pinjaman daerah tersebut salah satunya akan diarahkan untuk mendukung pembangunan dan optimalisasi fasilitas rumah sakit rujukan.

“Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, maka dana talangan salah satunya kita peruntukkan untuk mengoptimalkan pembangunan,” tegasnya.

Dalam RAPBD 2027, Pemkab Jember menetapkan lima arah kebijakan prioritas, meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, modernisasi birokrasi melayani, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta percepatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.(Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *