(Gambar ilustrasi)
Caption: Ketidakhadiran Wali Kota Tangerang dalam rangkaian HPN Banten 2026 memunculkan sorotan.
TANGERANG, Fixsnews.co.id— Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Banten 2026 diikuti puluhan wartawan dari Kota Tangerang. Namun momentum ini menyisakan tanda tanya setelah tidak satu pun pejabat Pemerintah Kota Tangerang hadir, termasuk wali kota, baik saat pelepasan kontingen maupun pada puncak peringatan.
Sebanyak 35 wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tangerang berangkat mengikuti rangkaian HPN pada Sabtu, 7 Februari 2026.
Keberangkatan dilakukan dari Sekretariat Bersama PWI, SMSI, dan Jurnalis Tangerang Raya di Jalan Daan Mogot, Kelurahan Suka Asih, tanpa sambutan atau perwakilan resmi Pemkot Tangerang.
Ketidakhadiran pejabat daerah juga terjadi pada puncak peringatan HPN di Sekretariat PWI Kota Tangerang. Wali Kota tidak tampak hadir. Tidak ada pula ucapan resmi maupun karangan bunga dari Pemkot Tangerang, yang lazim diberikan dalam momentum organisasi profesi mitra pemerintah.
Ketua PWI Kota Tangerang, R. Herwanto, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi sekaligus permintaan pelepasan resmi kepada Pemkot Tangerang jauh hari sebelum keberangkatan.
“Kami sudah menyurati dan mengajukan audiensi beberapa minggu sebelumnya. Namun sampai hari pelaksanaan tidak ada konfirmasi. Kami tentu menyayangkan,” ujar Herwanto dalam keterangan persnya, Senin (9/2/2026).
Absennya dukungan Pemkot Tangerang menjadi sorotan karena berbeda dengan daerah lain di Banten. Di Serang dan Cilegon, pelepasan kontingen HPN dilakukan oleh kepala daerah atau perwakilannya secara resmi.
Perbedaan ini memunculkan pertanyaan publik, apakah ketidakhadiran Pemkot Tangerang sekadar persoalan teknis dan padatnya agenda, atau mencerminkan relasi yang mulai berjarak antara pemerintah daerah dan organisasi pers.
Hari Pers Nasional sejatinya bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ruang refleksi atas fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial. Dalam sejarahnya, PWI dikenal sebagai mitra strategis pemerintah, bukan hanya penyampai informasi.
Di kalangan wartawan, muncul diskusi apakah kritik media mulai dipersepsikan sebagai gangguan terhadap kenyamanan kekuasaan.
“PWI adalah mitra strategis pemerintah. Kritik bukan permusuhan, melainkan bagian dari kontribusi untuk perbaikan kebijakan publik,” kata Herwanto.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran wali kota maupun pejabat daerah dalam rangkaian HPN Banten 2026.
Sementara itu, kontingen PWI dan SMSI Kota Tangerang tetap mengikuti seluruh agenda HPN dengan komitmen menjaga profesionalisme dan membawa nama baik daerah.
Publik kini menanti penjelasan, apakah ini sekadar miskomunikasi administratif, atau isyarat renggangnya hubungan antara Pemerintah Kota Tangerang dan insan pers?.(Ben)
