PROBOLINGGO-Jatim | Fixsnews.co.id-Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram di wilayah Kabupaten Probolinggo, khususnya Kecamatan Kraksaan, dalam kondisi aman dan mencukupi. Hal tersebut ditegaskan usai memimpin inspeksi mendadak (sidak) serta monitoring dan evaluasi (monev) distribusi barang penting, Selasa (14/4/2026).
Dalam sidak ini, Wabup Fahmi didampingi tim gabungan dari Polres Probolinggo, Kodim 0820, jajaran asisten Sekda, serta dinas terkait. Tim menyisir rantai distribusi mulai dari agen di Kelurahan Patokan, pangkalan di Desa Kalibuntu, hingga pengecer dan konsumen langsung.
Berdasarkan pengecekan di tingkat agen dan pangkalan, Wabup Fahmi menyatakan tidak ditemukan adanya pengurangan alokasi harian. Alokasi harian yang berkisar antara 3.000 hingga 5.000 tabung tetap tersalurkan secara rutin.
Wabup menilai, isu kelangkaan yang sempat mencuat di masyarakat lebih disebabkan oleh faktor musiman dan pola konsumsi yang melonjak.
“Rantai pasok dari SPBE ke agen hingga pangkalan masih aman. Namun, konsumsi memang meningkat sejak Ramadan hingga pasca-Lebaran. Tradisi perayaan di beberapa wilayah yang berlangsung hingga sebulan memicu permintaan yang lebih tinggi dari biasanya,” jelas Wabup Fahmi.
Selain faktor konsumsi, Wabup Fahmi menyoroti peran media sosial yang sempat menyebarkan isu kelangkaan, sehingga memicu kepanikan warga untuk membeli dalam jumlah berlebih (panic buying).
“Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Stok sangat aman, jadi belilah sesuai kebutuhan saja, tidak perlu menimbun di rumah,” tegasnya.
Terkait harga, tim monev memastikan bahwa di tingkat pangkalan resmi, harga LPG 3 kg tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18.000. Namun, tim tidak menampik adanya kenaikan harga yang cukup signifikan di tingkat pengecer atau toko kelontong.
“Di pangkalan harga masih sesuai HET Rp18.000. Memang di tingkat pengecer ada yang mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000. Selisih harga di tingkat pengecer inilah yang sedang kami dalami dan evaluasi lebih lanjut,” terangnya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk menjaga keadilan distribusi gas bersubsidi ini. Wabup Fahmi memperingatkan para pelaku usaha agar tidak mencoba melakukan praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi.
Langkah Tegas Pemkab Probolinggo:
Sanksi Administratif: Teguran keras bagi pangkalan yang tidak tertib aturan.
Pencabutan Izin: Langkah terakhir jika ditemukan praktik penimbunan atau penyaluran yang menyalahi regulasi.
Ruang Pengaduan: Masyarakat diminta melapor jika menemukan praktik distribusi ilegal atau harga yang tidak wajar di pangkalan resmi.
“Dengan sidak ini, kami berharap stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Wabup Fahmi.(Dilli)
