Caption: BPK menegaskan penerapan ESG dan Government 5.0 menjadi fondasi penguatan tata kelola keuangan negara untuk mendukung Indonesia Emas 2045.
JAKARTA, Fixsnews.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penerapan tata kelola berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 sebagai fondasi memperkuat pengelolaan keuangan negara dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota I BPK yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Anggota IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Menurut Nyoman, pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan opini, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan, penerapan prinsip ESG harus berjalan seiring dengan transformasi menuju Government 5.0 melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data, pengambilan keputusan, serta kolaborasi lintas sektor yang berorientasi pada masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan.
BPK menilai kombinasi ESG dan Government 5.0 menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam paparannya, Nyoman mengungkapkan terdapat enam tantangan utama menuju Government 5.0, yakni belum meratanya transformasi digital di instansi pemerintah, fragmentasi data antar lembaga, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu diperkuat, serta tantangan keamanan siber dan kolaborasi.
Karena itu, menurutnya, pendekatan whole-of-government menjadi langkah penting agar seluruh kementerian dan lembaga mampu membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi.
Pada kesempatan tersebut, BPK juga memberikan apresiasi kepada empat kementerian dan lembaga yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Meski demikian, Nyoman menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
BPK, lanjutnya, telah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis guna memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta mendorong kepatuhan yang berkesinambungan.
Ia berharap sinergi antara BPK dengan kementerian dan lembaga terus diperkuat sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan opini yang baik, tetapi juga mendorong terwujudnya good governance, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan negara yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Direktur Jenderal PKN VI BPK Laode Nusriadi, Plt. Direktur Jenderal PKN IV BPK Pemut Aryo Wibowo, serta pejabat BPK dan kementerian/lembaga terkait.(Red)
