Caption; Dugaan keracunan santri di Tanggulangin mendorong Pemkab Sidoarjo memperketat pengawasan SPPG dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG.
SIDOARJO,Fixsnews.co.id — Pemkab Sidoarjo memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah dugaan keracunan makanan menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Selasa (1/9/2026) petang.
Bupati Sidoarjo Subandi menginstruksikan pengetatan pengawasan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan diarahkan untuk memastikan seluruh pelaksanaan MBG berjalan aman, higienis, serta sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Peninjauan lapangan dilakukan langsung di SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026).
Sidak tersebut dilakukan setelah insiden dugaan keracunan yang dialami para santri sehari sebelumnya.
Hasil koordinasi lintas sektor antara Pemkab Sidoarjo dan Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengungkap adanya persoalan perizinan pada sejumlah SPPG di Kabupaten Sidoarjo.
Dari total 174 SPPG, sebanyak 153 SPPG telah beroperasional, sementara 21 SPPG disebut belum mengantongi izin resmi.
Pemkab Sidoarjo telah melaporkan 21 SPPG yang belum berizin tersebut kepada BGN Pusat untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, BGN menerbitkan surat penghentian sementara atau suspensi terhadap operasional SPPG Kalitengah untuk kepentingan investigasi lanjutan.
SPPG Kalitengah diketahui memiliki kapasitas distribusi sekitar 2.800 porsi makanan per hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya didistribusikan ke pesantren.
BGN juga menurunkan tim investigasi khusus untuk memeriksa sampel bahan makanan dan menentukan kategori pelanggaran SPPG Kalitengah, apakah masuk kategori ringan atau berat.
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan ditemukannya belatung dalam makanan, BGN menyatakan informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
Adapun santri yang menjalani perawatan inap tersebar di sejumlah rumah sakit. Rinciannya:
RSUD Notopuro: 31 pasien
RS Siti Hajar: 35 pasien
RS Delta Surya: 16 pasien
RS Pusura: 12 pasien
RSU Aisyiyah St. Fatimah: 9 pasien
RS Pusdik Bhayangkara: 1 pasien
RS Anwar Medika: 1 pasien
RS Arafah Anwar Medika: 1 pasien
Sidak lapangan turut dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo, di antaranya Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, Plt. Sekda Mohammad Ainur Rahman, Kadispendikbud Ridho Prasetyo, Asisten I Ainun Amalia, serta Wakil Koordinator BGN Regional Jatim Teguh Bayu Wibowo.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo fokus pada pembiayaan dan pemulihan kesehatan para santri yang menjalani perawatan.
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG, namun pelaksanaannya harus disertai tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat.
“Pemerintah daerah berfokus penuh pada penanganan medis seluruh pasien. Kami mendukung penuh program MBG pusat, namun tata kelolanya harus benar-benar diperketat. Sebanyak 21 SPPG yang belum berizin sudah kami laporkan ke BGN Pusat agar dibenahi. Jangan sampai kekurangan ini mengganggu program Presiden.”
Untuk sanksi permanen maupun regulasi teknis terkait SPPG, kewenangan berada pada BGN Pusat.
“Surat suspensi untuk operasional SPPG Kalitengah sudah diterbitkan dan dihentikan sementara. Tim BGN Pusat akan datang menentukan status suspensi tersebut. Mengenai kabar viral ditemukannya belatung pada makanan, kami pastikan informasi tersebut tidak benar.”
Pemkab Sidoarjo dan BGN selanjutnya melakukan evaluasi terhadap standar higienitas dapur, perizinan SPPG, serta rantai pasok makanan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan makanan dan keselamatan anak didik serta santri penerima manfaat program MBG di Kabupaten Sidoarjo.
(Dilli)
