Caption: Kemnaker memproyeksikan jutaan peluang kerja baru dari hilirisasi industri dan ekonomi hijau pada 2026. Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mengungkap tantangan kompetensi digital dan tingginya pekerja informal.
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan jutaan peluang kerja baru akan tercipta pada 2026 melalui pengembangan hilirisasi industri dan transisi menuju ekonomi hijau. Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti berbagai tantangan pasar kerja, mulai dari tingginya jumlah pekerja informal hingga kesenjangan kompetensi tenaga kerja.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan).
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan lanskap ketenagakerjaan saat ini dipengaruhi berbagai faktor global seperti perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Menurut Anwar, salah satu peluang terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang di berbagai sektor industri.
Selain hilirisasi, transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam kajian tersebut, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi hijau atau green jobs diproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Angka tersebut didorong oleh perkembangan energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.
Meski peluang kerja terbuka lebar, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
Sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu diperkuat.
Transformasi digital juga dinilai membuka peluang kerja baru melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Namun, perkembangan itu menghadirkan tantangan terkait perlindungan sosial, hubungan kerja, serta penyesuaian regulasi ketenagakerjaan terhadap ekonomi digital.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia baru memiliki kemampuan literasi digital dasar hingga menengah.
Sementara itu, kebutuhan industri saat ini membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital memadai.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.
Langkah tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” kata Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun strategi memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia serta menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(Ben)
