Program Rumah Subsidi FLPP Capai 22 Persen Target 2026, MBR Makin Mudah Punya Rumah

oleh

Caption: BP Tapera mencatat penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 77.532 unit atau 22,15 persen dari target 350 ribu unit pada 2026. Generasi muda menjadi penerima manfaat terbesar program rumah subsidi.

JAKARTA, Fixsnews.co.id – Penyaluran bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Hingga 11 Juni 2026, BP Tapera mencatat realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit.

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang yang terlibat dalam program rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan data BP Tapera, penyaluran FLPP tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang pada 375 kabupaten/kota di 35 provinsi di Indonesia.

Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total penyaluran nasional. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional dengan 19.088 unit, Bank BRI sebanyak 6.275 unit, Bank BNI 5.608 unit, dan Bank Mandiri 2.755 unit.

Sementara dari kalangan pengembang, Real Estate Indonesia (REI) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran. Disusul APERSI sebanyak 23.048 unit, HIMPERRA 10.426 unit, ASPRUMNAS 3.532 unit, dan Persatuan Indonesia (PI) sebanyak 2.475 unit.

Menariknya, generasi muda menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program FLPP tahun ini. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun tercatat menerima 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari total realisasi nasional.

Data tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi yang disediakan pemerintah.

Dari sisi pekerjaan, karyawan swasta masih mendominasi penerima manfaat FLPP dengan jumlah 52.592 orang atau 67,83 persen. Selanjutnya wiraswasta sebanyak 12.699 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6.343 orang, kategori lainnya 4.723 orang, serta TNI dan Polri sebanyak 1.175 orang.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimistis penyaluran FLPP akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring penguatan koordinasi dengan perbankan dan asosiasi pengembang.

Menurut Heru, BP Tapera secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh mitra guna memastikan target penyaluran rumah subsidi dapat tercapai.

“Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi,” ujar Heru.

BP Tapera juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan, hingga asosiasi pengembang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah subsidi.

Bidik Hunian Vertikal

Selain rumah tapak, pemerintah pada tahun 2026 mulai mendorong keterjangkauan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang dekat dengan pusat aktivitas, kawasan pekerjaan, fasilitas umum, dan pusat kota.

BP Tapera mencatat saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun siap jual yang tersebar di berbagai daerah, baik yang dikembangkan swasta maupun Perum Perumnas.

Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), terdapat potensi pembangunan rumah susun sebanyak 9.217 unit yang akan didorong untuk segera direalisasikan.

“Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang terdapat potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” kata Heru.

Untuk mendukung program tersebut, BP Tapera bersama Kementerian PKP tengah merumuskan sejumlah kebijakan baru, termasuk usulan tenor kredit hingga 40 tahun dan fasilitas pelunasan dipercepat tanpa dikenakan denda.

Skema tersebut tetap mempertahankan berbagai kemudahan yang selama ini dinikmati masyarakat, seperti uang muka ringan, suku bunga tetap, dan angsuran terjangkau.

Heru menjelaskan, dengan tenor hingga 40 tahun, cicilan rumah susun diperkirakan berada di kisaran Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan sehingga semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga muda.

Dengan realisasi lebih dari 77 ribu unit hingga pertengahan tahun 2026, program FLPP dinilai terus menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mendukung target pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *