Caption:BPK menetapkan ketahanan energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional Semester II 2026. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan ekosistem untuk memperkuat tata kelola energi dari hulu hingga hilir.
JAKARTA, Fixsnews.co.id– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menetapkan ketahanan energi sebagai fokus pemeriksaan tematik nasional pada Semester II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Asta Cita sekaligus memperkuat tata kelola energi nasional dari sektor hulu hingga hilir.
Ketahanan energi dipilih karena menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi, keberlangsungan industri, transportasi, pertanian, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat. Melalui pemeriksaan tematik ini, BPK berkomitmen memastikan pengelolaan energi dilakukan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam menyusun pemeriksaan tematik nasional tersebut, BPK melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi melalui Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) dan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Pusat BPK pada 29-30 Juli 2026.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BRIN Arif Satria, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unggul Priyanto, Irjen Kementerian ESDM Yudhiawan, CIO BPI Danantara Pandu Satria Sjahrir, Wakil Direktur Pertamina Oki Muraza, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ketua BPK, Isma Yatun, mengatakan pemeriksaan tematik ketahanan energi akan menggunakan pendekatan ekosistem (cross-cutting audit) agar seluruh rantai nilai energi dapat dipetakan secara menyeluruh.
“Berdasarkan hal ini, pemeriksaan tematik ketahanan energi akan menggunakan pendekatan ekosistem atau cross-cutting audit. Pendekatan ini menempatkan seluruh pelaku dalam rantai nilai energi sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Karena BPK tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi memahami akar permasalahan, risiko yang berkembang, dan perbaikan yang diperlukan agar sistem bekerja lebih efektif,” ujar Isma Yatun dalam Rakor BPK bertema BPK Bermartabat dan Bermanfaat, BPK Mendukung Program Ketahanan Energi.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menegaskan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap sektor energi sangat penting agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan ketahanan energi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BPK hadir untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan sumber daya negara dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Budi.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional ini, BPK mengerahkan sumber daya terbaik, memperkuat kolaborasi lintas satuan kerja, serta membangun pemahaman komprehensif terhadap ekosistem energi nasional.
Melalui langkah tersebut, BPK menargetkan rekomendasi pemeriksaan yang relevan, implementatif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola energi nasional.
Pra Rakor dan Rakor BPK juga dihadiri Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) BPK. (Red)
