Caption:Lumpur dan uap yang berasal dari sumur minyak eksplorasi yang dioperasikan Lapindo Brantas di Sidoarjo di Jawa Timur 27 September 2006. Kegiatan eksplorasi tersebut menyebabkan sejumlah desa terkubur oleh lumpur. (Foto: Reuters/Sigit Pamungkas)
Bencana lumpur Lapindo terjadi 18 tahun lalu. Namun, puluhan ribu warga dari 19 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sudoarjo terusir dari tempat tinggal mereka belum juga mengalami perubahan nasib.
SURABAYA, JAWA TIMUR (VOA) —
Bau lumpur masih menyengat saat mendekati tanggul lumpur Lapindo, dari titik 21 wilayah Desa Siring, Kecamatan Porong. Bau itu semakin tajam saat berada di atas tanggul, mendekati pusat semburan yang masih memuntahkan material lumpur panas beserta asap putih tebal. Cuaca yang terik dan bau udara yang menyengat bisa membuat kepala pusing dan mual siapa saja yang datang ke sana.
Mahfud, warga asal Desa Siring yang kini pindah di wilayah Kecamatan Tanggulangin, di sebelah utara tanggul, merasakan itu.
“Kalau bau ya bau, cuma kadang-kadang malam, kadang sore, tapi tidak seberapa dekat seperti di wilayah Porong, (baunya) seperti ammonia. Ya menyengat, kadang tidak seberapa bau, tapi kadang-kadang menyengat sekali kalau malam,” ujarnya.
Tidak ada lagi kehidupan di area tanggul. Hanya aktivitas pekerja tanggul yang sesekali terlihat mengalirkan air dari kolam penampungan atau memperkokoh tanggul yang kini setinggi 12 meter.
Korban lumpur dari Desa Siring, Harwati mengatakan, kesehatan warga masih menjadi pesoalan serius dan butuh penanganan pemerintah. Tidak banyak warga yang memahami bahwa berada di dekat tanggul dalam waktu yang lama bisa berbahaya bagi kesehatan.
Harwati mengatakan, hingga kini tidak ada pendataan warga untuk mengetahui kondisi kesehatan pasca pindah tempat tinggal. Hal ini, kata Harwati, seakan menunjukkan pemerintah melepas tanggung jawabnya.
“Soal kesehatan pun itu belum tersentuh semua, apalagi penyebaran warga Lapindo itu pemerintah tidak tahu. Mungkin yang dibayar oleh negara, di luar tanggul itu mungkin mereka tahu, karena mereka pindahnya bergerombol atau relokasi. Sedangkan yang empat desa, terutama yang Siring, Jatirejo, Kedungbendo (dan Renokenongo), itu kan mereka tidak terdeteksi kemana penyebarannya. Sedangkan mereka waktu pindah itu kan sudah terkontaminasi dengan pencemaran-pencemaran yang sudah mereka bawa dalam tubuh mereka,” paparnya.
Harwati kini tinggal di Desa Candipari, Kecamatan Porong, yang berjarak sekitar 2 kilometer dari barat tanggul. Hingga kini Harwati masih sering mencium bau tidak sedap di udara. Bahkan, air sumur yang ada di wilayah desanya sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mandi dan mencuci.
Hasil pengujian kualitas air yang dilakukan sejumlah warga dan aktivis lingkungan, menunjukkan air tanah di desa-desa sekitar tanggul sudah tercemar logam berat. Menurut Harwati, pemerintah seharusnya memberikan perhatian dengan memasok kebutuhan air bersih untuk warga di sekitar tanggul lumpur, meski tempat tinggal mereka tidak masuk peta area terdampak lumpur Lapindo.
“Yang saya miris itu di Glagaharum, sudah berdampingan dengan tanggul Lapindo, lalu di dekat stasiun itu ada beberapa keluarga, sama di Gempolsari, seharusnya mereka itu layak mendapatkan bantuan air bersih, tapi tidak mendapatkan sampai sekarang. Jadi, hak air bersih khususnya sekitar warga korban Lapindo itu sepertinya dihapus, atau memang sengaja pura-pura tidak tahu,” kata Harwanti.
Kelompok warga korban lumpur bersama aktivis lingkungan dari Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (Posko KKLuLa), melakukan pemantauan kualitas udara dan air di wilayah seputar tanggul lumpur Lapindo secara rutin. Korosi udara diukur menggunakan eco checker yang berbentuk lempengan perak dan tembaga, serta alat ukur Gastec. Sedangkan kualitas air khususnya di sungai dan saluran irigasi juga diperiksa menggunakan metode biotilik.
Warga Besuki, Eko Widodo, yang juga anggota Posko KKLuLa, mengatakan pemantauan telah rutin dilakukan sejak 2016 hingga Mei 2024 ini. Hasilnya menunjukkan adanya pencemaran pada udara dan air, yang dapat berpengaruh pada produk pertanian serta kesehatan warga.
“Beberapa tahun terakhir kondisinya menunjukkan dari tercemar sedang sampai tercemar berat, Bahwa misalnya di dam (pintu air) Buaran tadi yang terakhir, dari hulunya sering teraliri rembesan dari air tanggul. Nah, itu juga kita cek sebenarnya apakah ini mempengaruhi kualitas sungai irigasi itu yang bisa saja berdampak pada kualitas tumbuhan yang ada di situ, atau sawah yang ada di situ,” katanya.
Tidak hanya ancaman kesehatan dari kualitas udara dan air yang kian memburuk. Mahfud juga mengkhawatirkan kesulitan ekonomi para korban, yang banyak tidak memiliki pekerjaan pasca pindah dari desa asalnya. Mahfud yang kini berprofesi sebagai pengemudi ojek motor di Porong, berharap pemerintah memberikan lapangan pekerjaan bagi korban agar dapat bertahan hidup.
“Ya, harapannya supaya pemerintah untuk warga korban lumpur supaya yang tidak kerja supaya dapat pekerjaan yang layak, banyak yang tidak kerja, menganggur banyak,” tutur Mahfud.
Berdasarkan pantauan VOA, tidak ada lagi warga yang masih tinggal di luar tanggul lumpur Lapindo. Beberapa bangunan tidak berpenghuni nampak masih berdiri, meski dalam kondisi rusak dan ditumbuhi ilalang.. Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait kondisi warga saat ini, khususnya menyangkut kebutuhan air bersih dan pendataan kesehatan bagi warga yang masih tinggal di luar peta area terdampak.
Menurut informasi yang diterima VOA, pemerintah melalui puskesmas telah berupaya memberikan layanan kesehatan bagi warga yang datang untuk berobat.(VOA/03)
