Tangerang,Fixsnews.co.id- DPRD Kota Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan pembahasan Penyampaian Penjelasan Pj Walikota mengenai 3 (Tiga) Raperda Kota Tangerang yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (29/05/2024).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, juga di dampingi Wakil Ketua I DPRD H. Turidi Susanto dan Wakil Ketua III DPRD Tengku Iwan Jayasyah Putra serta para Anggota DPRD Kota Tangerang, dalam rangka Penyampaian Pj Walikota Tangerang atas 3 (Tiga) Raperda, tentang rencana pembangunan industry di Kota Tangerang, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembangunan jangka panjang daerah, laporan pertanggung jawaban LPJ APBD 2023.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tangerang mengenai tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang.
Menanggapi mengenai Raperda LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dr. Nurdin, menjelaskan terkait Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja subsidi dan belanja hibah.
“Penganggaran belanja operasi sebenarnya tidak didominasi oleh belanja pegawai, melainkan oleh belanja barang dan jasa yang di dalamnya terdapat penganggaran untuk belanja pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan sosial yang merupakan belanja wajib untuk Standar Pelayanan Minimal,” ujar Dr. Nurdin, dalam Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (29/5).
Kemudian terkait Raperda tentang RPJPD Kota Tangerang tahun 2025-2045, Dr. Nurdin, menuturkan, terkait pembangunan, Pemkot tidak hanya mengedepankan pembangunan infrastruktur, namun juga pembangunan sumber daya manusia terutama pembangunan ketahanan keluarga.
“Terdapat enam misi pembangunan jangka panjang yang diarahkan untuk mengakomodir seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek pembangunan manusia, ekonomi, tatakelola pemerintahan, hukum dan demokrasi, lingkungan hidup serta pembangunan insfrastruktur daerah,” jabarnya.
Lanjutnya menjelaskan tentang Raperda tentang RPIK Tangerang tahun 2024-2044, yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang, yang turut melibatkan potensi industri kecil yang ada di wilayah Kota Tangerang, serta langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan industri besar.
“Langkah strategi Pemkot Tangerang untuk mengembangkan Industri yaitu melalui strategi kolaboratif dengan mempertimbangkan Rencana Induk Pembangunan Industri nasional dan provinsi.
Sedangkan untuk industri besar ialah ranah binaan Pemerintah Provinsi Banten, namun kami sebagai Pemda tentunya kami memberikan dukungan,” pungkasnya.(ADV)
